PEKANBARU-Kasus sengketa lahan Riau dan Sumatera Utara mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Terbukti akan dipanggilnya masing-masing kepala daerah kabupaten yang langsung berbatasan, untuk menuntas persoalan batas wilayah yang selama ini kerap terjadi konflik.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Riau, rencana pemanggilan yang dilakukan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum (Dirjend PUM) Kementrian Dalam Negeri kemungkinan dalam waktu dekat. Dimana, antara Bupati Rokan Hilir dan Bupati Labuhan Batu Selatan akan duduk satu bersama, untuk menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan data dan fakta yang dimiliki masing-masing pihak.
''Dalam waktu dekat ini mereka (Bupati Rohil dan Bupati Labuhan Batu Selatan, red) akan dipanggil menghadap Dirjend PUM Kemendagri di Jakarta. Kita juga masih menunggu surat pemanggilan tersebut,'' kata Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Riau, Rizka Utama di ruangan kerjanya, Senin (25/4) kemarin.
Rizka mengaku, merespon positif dengan upaya penyelesaian yang dilakukan dari pihak Kemendagri tersebut. Karena selama ini, kasus pertikaian antar warga yang disebabkan klaim batas lahan kedua daerah yang berbeda provinsi itu, telah banyak memakan korban. Bahkan tak sedikit, kerugian justru berasal dari pihak warga yang ada di Rohil.
Agar hal tersebut benar-benar terapai, Rizka mengaku Pemprov akan berupaya memfasilitasi pertemuan kedua pemerintah kabupaten itu. Komunikasi juga akan dilakukan bersama Pemprov Sumatera Utara. Sehingga hasil maksimal tersebut benar-benar didapat.
''Kita harapkan kasus ini cepat selesai. Namun yang lebih penting, kebenaran yang selama ini kita pegang dapat diterima Dirjend PUM Kemendagri,'' ujar Riza lagi.
sumber : www.halloriau.com
0 komentar:
Posting Komentar